JAKARTA (SURYA24.COM)– Ketua PBNU 1999-2009 Andi Jamaro Dulung mengatakan bahwa Bakal Calon Presiden Partai NasDem Anies Baswedan sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.

“Hanya orang yang tidak waras saja yang menganggap Anies gagal di Jakarta,” katanya kepada KBA News, Sabtu (28/1).

Salah satunya misalnya, kata dia, mantan Rektor Universitas Paramadina itu sudah mampu mengkondisikan Jakarta hingga tak ada tanpa konflik agama dan Ibu Kota menjadi wilayah yang aman dan damai.

“Tidak ada konflik antar agama selama beliau memimpin. Dan sebetulnya di Indonesia itu tidak ada konflik agama. Yang ada adalah konflik kepentingan, menggunakan agama sebagai sumbu, ini yang digoreng orang,” jelasnya.

Selain itu, kata mantan anggota DPR tersebut, selama di Jakarta, Anies juga mampu menjadi pemimpin semua umat. Tanpa memandang latar belakangnya dan agamanya.

“Dan Anies sangat dekat dengan mereka (non muslim). Sehingga tidak ada itu kecemburuan, sehingga kalau ada narasi lain (soal Anies) pasti mengkhayal itu, tidak membumi pikirannya kalau menuduh Anies sebagai orang yang anti pluralisme, kalau Anies mementingkan kelompoknya,” ujarnya. 

Capres Terbaik 

Sebelumnya diberitakan mantan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menilai bahwa Anies Baswedan adalah sosok capres terbaik Indonesia di 2024. Penilaian itu seperti dikutip Jamaro saat beberapa hari lalu menjenguk Said Aqil Siroj yang sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Nah, dalam obrolan dengan dirinya, Said Aqil Siradj menyebut Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu adalah calon terbaik menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2024.

“Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Kiai Said Aqil Siradj. Beliau sakit kemudian saya berkunjung. Saya tanya ke Kiai Said Aqil Siradj. ‘Gimana kiai, kira-kira siapa yang cocok jadi presiden ini,” tanya dia pada Said Aqil Siradj seperti dikutip kbanews.com.

 “Begini Pak Andi, dari segi perspektif kepentingan umat, dari sekian banyak calon presiden, Anies yang terbaik,” kata Andi menirukan jawaban Said Aqil Siradj saat itu seperti dilansir kbanews.com (26/1)

Apa yang disampaikan Said Aqil Siradj adalah sah-sah saja. Pasalnya, di NU menyampaikan pandangan dan pendapat soal politik adalah tidak dilarang. “NU itu ada yang struktural dan ada NU yang kultural. Idealnya NU struktural itu bisa mengkomando NU kultural. Apa kata NU struktural itu NU kultural samikna wa atokna, itu saja. Tetapi kelihatannya tidak seperti itu di arena politik. Di arena politik itu selalu ada alternatif pilihan-pilihan,” jelas Jamaro sambil mencontohkan, di masa lalu. Banyak tokoh NU seperti Kiai Hasyim Muzadi dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memilih jalan politik sendiri-sendiri.

“Kita bisa melihat pada saat Ibu Megawati berpasangan dengan Kiai Hasyim Muzadi, muncul juga Wiranto berpasangan dengan Gus Sholah (Salahuddin Wahid) bahkan Gus Dur berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim. Itu artinya bahwa di NU itu soal urusan politik itu bebas dalam memilih alternatif-alternatif,” ujarnya. 

Puas terhadap Kinerja Anies

Dikutip dari kompas.com, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat kepuasan warga Ibu Kota terhadap kinerja eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

 Adapun survei diikuti 610 warga negara Indonesia (WNI) di Jakarta pada 8-14 Oktober 2022. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan berujar, berdasarkan survei, sebanyak 80,9 responden puas dengan kinerja Anies. 

"Penilaian positif juga diberikan kepada Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. (Sebanyak) 61,7 persen warga DKI (responden) menyatakan puas atas kinerjanya (Riza)," tuturnya melalui akun YouTube LSI, Jumat (21/10/2022). 

Berdasarkan data LSI, sebanyak 17,7 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja Anies. Sementara itu, berdasar data yang sama, sebanyak 30,1 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja Riza. Dalam kesempatan tersebut, Djayadi juga merilis tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Menurut dia, berdasarkan data LSI, kinerja Pemprov DKI yang dinilai tak memuaskan oleh warga adalah masalah kemacetan. "Ada tiga bidang (kinerja Pemprov DKI diilai tak memuaskan). Yang paling rendah, yakni mengatasi kemacetan," tuturnya.

 Menurut dia, hanya 42 persen responden yang puas dengan penanganan kemacetan di Jakarta. Sementara itu, sisanya merasa tak puas dengan penanganan kemacetan. Kemudian, kinerja Pemprov DKI lain yang dinilai tak memuaskan adalah pemberantasan praktik korupsi.

 Berdasarkan survei, hanya 47 persen responden yang puas dengan pemberantasan praktik korupsi di Ibu Kota. 

Djayadi melanjutkan, sebanyak 44 persen responden tak puas dengan pemberantasan praktik korupsi. Kata dia, mengurangi jumlah penduduk miskin juga menjadi kinerja Pemprov DKI yang dinilai tidak memuaskan. 

"(Sebanyak) 52 persen (responden) merasa puas atau cukup puas (dengan kinerja tentang mengurangi jumlah penduduk miskin)," sebutnya.

 Kemudian, berdasarkan survei, sebanyak 46 persen masyarakat tak merasa dengan pengurangan jumlah penduduk miskin.***